Empat proyek Dinas Kesehatan Pesisir Barat disoal DPP Pematank ke Kejati Lampung pada Rabu pagi 25 Mei 2022.
Pematank melaporkan persoalan pada Dinkes Pesibar atas dugaan ada pengaturan pemenang lelang pada pekerjaan tersebut.
Kepada Awak Media Suadi Romli selaku Ketua DPP Pematank menjelaskan, bahwa pihaknya telah memasukkan aduan terhadap empat pekerjaan proyek milik Dinkes Pesisir Barat di tahun anggaran 2021 lalu.
Beberapa proyek yang diadukan diantaranya proyek pembangunan rumah dinas serta Puskesmas Ngambur, pembangunan rumah dinas Puskesmas Way Krui, serta pada proyek pembangunan gudang farmasi Puskesmas Bengkunat.
Selain itu, LSM Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan ini pun turut menerakan proyek-proyek lain di beberapa Dinas Kabupaten Pesisir Barat diantaranya pada Dinas Pendidikan, PUPR dan Diskoperindag.
Dimana pada Proyek milik Dinas Pendidikan Pesibar, Pematank menyampaikan dugaan nuansa KKN di pelaksanan proyek pembangunan ruang perpustakaan dan ruang kelas SDN 64 Krui tahun anggaran 2021.
Kemudian pada pembangunan ruang perpustakaan SDN 45 Krui, serta pada pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas dan laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan minimal dan sedang SMPN 13 Krui di tahun anggaran yang sama.
Selanjutnya pada proyek di lingkungan Dinas PUPR, Pematank mengadukan enam kegiatan antara lain pada peningkatan kapasitas struktur Jalan Marang – Kupang Ulu, Kecamatan Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.
Proyek peningkatan jalan Trimulyo Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, dan proyek rehabilitasi jalan Rawas – Lebuay, serta proyek pembangunan jalan Gunung Kemala – Ruguk Kecamatan Way Krui, tahun anggaran 2021.
Kemudian pada proyek peningkatan jalan Way Sindi – Petukasan dengan lokasi arah Puskesmas Rawat Inap Karya Penggawa, di Kecamatan Karya Penggawa, serta pada proyek Normalisasi dan Pembangunan Pengaman Sungai Way Ngison, Kecamatan Way Krui, tahun anggaran 2021.
Dan Pematang turut mengadukan satu proyek pada Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2021 yang diduga bermasalah, yakni pada pembangunan pagar dan infrastruktur di dalam sentra IKM.
COMMENTS