Kabupaten Mesuji akan menjadi saksi aksi damai ratusan jurnalis yang turun ke jalan pada esok hari ,Senin, 17 Maret 2025. Para insan pers dari berbagai organisasi akan menyuarakan tuntutan terhadap keadilan dan transparansi dalam alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mesuji.Sabtu (16/3/2025).
Sebanyak 11 organisasi jurnalis telah menyatukan suara dan membentuk satu komando untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini dianggap diabaikan. Organisasi yang tergabung dalam aksi ini adalah:
1. Aliansi Jurnalis Online Lampung (AJO-L)
2. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)
3. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)
4. Forum Pers Independen Indonesia (FPII)
5. Aliansi Wartawan Indonesia (AWI)
6. Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD)
7. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)
8. Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)
9. Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI)
10. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)
11. Lembaga Persatuan Jurnalis Desa (LPJD)
Menurut Busri, salah satu perwakilan aksi, seluruh organisasi ini sepakat menolak sistem anggaran yang dinilai tidak adil dan tebang pilih.
Berdasarkan data di lapangan, hanya 27 media yang menerima alokasi dana besar, dengan alokasi tertinggi mencapai Rp48 juta, sementara yang terkecil hanya mendapatkan Rp1 juta. Di sisi lain, banyak media lainnya tidak mendapatkan alokasi dana sama sekali.
“Kami tidak meminta lebih, kami hanya menuntut keadilan. Jika anggaran ini memang diperuntukkan bagi media, maka harus didistribusikan secara merata dan transparan. Tidak boleh ada diskriminasi!” tegas Busri.
Aksi damai ini akan dimulai pada pukul 09.30 WIB, dengan rute sebagai berikut:
Halaman Kantor Kominfo Mesuji
Halaman Kantor DPRD Kabupaten Mesuji.
Para jurnalis akan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan dan kebijakan yang lebih adil dalam pengalokasian anggaran media.
Aksi ini tidak hanya menyoal pemerataan dana, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik. Para jurnalis berharap pemerintah segera merespons tuntutan ini dengan langkah konkret agar kepercayaan terhadap kebebasan pers dan transparansi anggaran tetap terjaga.
(Team)
COMMENTS